Mengenal Apa Itu MDR QRIS dan Skema Biaya Terbarunya
boosttekno.com – MDR QRIS (Merchant Discount Rate Quick Response Code Indonesian Standard) adalah potongan biaya yang dikenakan kepada pemilik usaha (merchant) atas setiap transaksi pembayaran non-tunai yang menggunakan kode QRIS. Biaya ini bukan dipotong dari saldo pembeli, melainkan memotong pendapatan pedagang guna mendanai operasional dan pemeliharaan infrastruktur sistem pembayaran digital. Berdasarkan kebijakan Bank Indonesia per 1 Oktober 2026, tarif MDR 0% diperluas untuk seluruh kategori merchant pada transaksi hingga Rp100.000, serta tetap 0% bagi Usaha Mikro (UMI) hingga nominal transaksi Rp500.000.
Penggunaan transaksi nontunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari ekosistem bisnis modern di Indonesia. Mulai dari pedagang kaki lima, kedai kopi, hingga pusat perbelanjaan besar kini mengandalkan metode pembayaran serbaguna ini untuk mempermudah alur kas transaksi harian.
Namun, di balik kenyamanan pindai (scan) dan bayar tersebut, terdapat istilah teknis yang wajib dipahami oleh para pelaku usaha, yaitu MDR QRIS. Artikel ini menyajikan pembahasan lengkap mengenai pengertian MDR QRIS, dasar hukum, skema besaran biaya paling mutakhir dari Bank Indonesia, hingga simulasi cara menghitungnya secara tepat.
Apa Itu MDR QRIS?
Merchant Discount Rate (MDR) QRIS adalah persentase biaya transaksi yang dibebankan kepada pedagang (merchant) ketika menerima pembayaran menggunakan QRIS.
Sederhananya, ketika seorang pembeli membayar belanjaan sebesar Rp100.000 melalui pindai QRIS, dana yang masuk ke rekening atau dompet digital merchant mungkin tidak persis utuh jika dikenakan biaya pemrosesan MDR.
Siapa yang Membayar MDR QRIS?
Sesuai dengan ketentuan regulasi sistem pembayaran di Indonesia:
- MDR ditanggung penuh oleh Merchant (Pedagang): Pelaku usaha adalah pihak yang dipotong biayanya oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).
- Dilarang dibebankan kepada Konsumen: Pedagang secara tegas dilarang menambahkan biaya tambahan (surcharge) kepada pembeli yang memilih bayar pakai QRIS. Jika harga barang adalah Rp50.000, pembeli wajib membayar tepat Rp50.000.
Kemana Aliran Biaya MDR QRIS Disalurkan?
Biaya MDR bukanlah keuntungan sepihak Bank Indonesia, melainkan didistribusikan secara transparan untuk menjaga keandalan infrastruktur transaksi elektronik nasional. Alokasi dana MDR dibagikan kepada:
- Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Acquirer: Lembaga yang memproses dan menampung transaksi pedagang.
- Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Issuer: Penerbit aplikasi pembayar (seperti dompet digital atau aplikasi mobile banking konsumen).
- Lembaga Switching: Penghubung antar jaringan pembayaran.
- PTEN & ASPI: Pengelola infrastruktur Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.
Mengapa Kebijakan Biaya MDR QRIS Terus Diperbarui?
Bank Indonesia (BI) secara berkala mengevaluasi skema MDR untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan industri keuangan dan dorongan digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Pada tahap awal peluncuran, tarif MDR QRIS sempat digratiskan (0%) untuk membantu percepatan adopsi merchant baru. Seiring berkembangnya ekosistem, penyesuaian regulasi terus dilakukan agar pelaku usaha kecil tetap terlindungi dari beban biaya yang memberatkan.
Kebijakan penyesuaian tarif paling mendasar ditujukan untuk memberikan keadilan (inclusivity) bisnis, di mana UMKM berproduksi tinggi atau beromzet harian nominal kecil diberikan keringanan maksimal.
Skema Biaya MDR QRIS Terakhir yang Berlaku (Per 1 Oktober 2026)
Mulai 1 Oktober 2026, Bank Indonesia memberlakukan penyesuaian perluasan tarif MDR QRIS 0%. Kebijakan ini menyasar transaksi bernominal kecil untuk meningkatkan perputaran uang di sektor riil.
Berikut adalah tabel rincian skema tarif MDR QRIS terbaru berdasarkan kategori merchant dan nominal transaksi:
| Kategori Merchant | Nominal Transaksi | Tarif MDR Berlaku |
| Usaha Mikro (UMI) | $\le$
Rp500.000 |
0% (Bebas Biaya) |
| Usaha Mikro (UMI) | $>$
Rp500.000 |
0,3% |
| Usaha Kecil (UKE), Menengah (UME), Besar (UBE) | $\le$
Rp100.000 |
0% (Tarif Bebas Baru) |
| Usaha Kecil (UKE), Menengah (UME), Besar (UBE) | $>$
Rp100.000 |
0,7% |
| SPBU / Pengisian Bahan Bakar | $\le$
Rp100.000 |
0% |
| SPBU / Pengisian Bahan Bakar | $>$
Rp100.000 |
0,4% |
| Pendidikan / Sekolah / Kampus | Sesuai Ketentuan Ketetapan | 0,6% |
| Bansos (G2P) & Pajak/Paspor (P2G) | Semua Nominal | 0% |
| Donasi Sosial & Nirlaba (Baitul Maal/Yayasan) | Semua Nominal | 0% |
Cara Menghitung Biaya Potongan MDR QRIS
Perhitungan MDR QRIS dilakukan secara langsung terhadap total nilai transaksi gross. Formula rumus dasarnya cukup sederhana:
$$\text{Biaya MDR} = \text{Nilai Transaksi} \times \text{Tarif MDR yang Berlaku}$$
$$\text{Dana Bersih yang Diterima Merchant} = \text{Nilai Transaksi} – \text{Biaya MDR}$$
Contoh Kasus Simulasi Perhitungan:
1. Merchant Usaha Mikro (UMI) – Transaksi Rp150.000
- Status: Usaha Mikro (UMI).
- Nilai Transaksi: 000 (di bawah batas Rp500.000).
- Tarif MDR: 0%.
- Hasil: Potongan Rp0. Merchant menerima penuh dana sebesar 000.
2. Merchant Usaha Mikro (UMI) – Transaksi Rp800.000
- Status: Usaha Mikro (UMI).
- Nilai Transaksi: 000 (melebihi batas Rp500.000).
- Tarif MDR: 0,3%.
- Hitungan Biaya: $\text{Rp800.000} \times 0,3\% = \text{Rp2.400}$.
- Dana Bersih: $\text{Rp800.000} – \text{Rp2.400} = \text{\textbf{Rp797.600}}$.
3. Merchant Usaha Kecil (UKE) – Transaksi Rp75.000
- Status: Usaha Kecil (UKE).
- Nilai Transaksi: 000 (di bawah batas Rp100.000).
- Tarif MDR: 0% (Kebijakan per 1 Oktober 2026).
- Hasil: Potongan Rp0. Merchant menerima penuh dana sebesar 000.
4. Merchant Usaha Kecil (UKE) – Transaksi Rp250.000
- Status: Usaha Kecil (UKE).
- Nilai Transaksi: 000 (melebihi batas Rp100.000).
- Tarif MDR: 0,7%.
- Hitungan Biaya: $\text{Rp250.000} \times 0,7\% = \text{Rp1.750}$.
- Dana Bersih: $\text{Rp250.000} – \text{Rp1.750} = \text{\textbf{Rp248.250}}$.
Keuntungan Sistem MDR Terbaru Bagi Pelaku Usaha
Aturan skema biaya baru ini mendatangkan berbagai benefit riil bagi pengembangan ekosistem bisnis lokal:
- Efisiensi Beban Operasional UMKM:
Bagi warung makan, minimarket kecil, pedagang pasar, hingga kedai minuman, transaksi di bawah nominal batas kini sepenuhnya bebas biaya admin. Ini langsung menaikkan profit margin harian.
- Mempercepat Transaksi Kasir:
Pedagang tidak perlu ragu mengarahkan konsumen bertransaksi secara digital karena tidak perlu khawatir kepotong biaya untuk pembelian kecil bernominal puluhan ribu rupiah.
- Menciptakan Ekosistem Cashless yang Transparan:
Ketentuan pembagian alokasi tarif MDR memastikan bahwa infrastruktur jaringan server bank dan dompet digital tetap aman dari peretasan serta meminimalkan gangguan teknis (downtime).
FAQ (Pertanyaan Umum Seputar MDR QRIS)
Apakah merchant boleh menagih biaya MDR ke konsumen?
Tidak boleh. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), pedagang dilarang keras mengenakan biaya tambahan (surcharge) kepada konsumen yang bertransaksi menggunakan QRIS. Apabila terdapat merchant yang membebankan biaya tambahan, konsumen berhak melaporkan ke Penyedia Jasa Pembayaran terkait atau BI.
Kapan dana hasil transaksi QRIS masuk ke rekening pedagang?
Umumnya dana transaksi diselesaikan (settlement) pada jadwal T+1 (satu hari kerja berikutnya). Namun, beberapa PJP telah menawarkan fasilitas instant settlement di hari yang sama dengan persetujuan atau biaya layanan tertentu.
Bagaimana cara mengubah kategori status merchant agar dapat MDR 0%?
Jika skala bisnis Anda termasuk Usaha Mikro namun terdaftar di kategori lain, Anda dapat mengajukan pembaruan data registrasi merchant (re-categorization) ke pihak PJP (seperti bank atau penyedia aplikasi dompet digital) dengan melampirkan berkas bukti usaha seperti NIB (Nomor Induk Berusaha) atau Surat Keterangan Usaha (SKU).
Baca Juga : Mengenal Fitur QRIS TTM (Tanpa Tatap Muka) dan Cara Menggunakannya
Kesimpulan
Pemahaman mengenai MDR QRIS sangat penting agar pelaku bisnis dapat menghitung margin keuntungan operasional secara presisi. Dengan adanya ekspansi skema MDR 0% untuk transaksi kecil bagi semua kategori merchant, Bank Indonesia berharap adaptasi pembayaran digital di tanah air semakin merata, aman, dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat.




